Pasal 48 KUHP 2023

Pasal 48

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Penjelasan:

Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

1. dalam ketentuan ini "lingkup usaha atau kegiatan" termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
2. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
3. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Status (2 Januari 2026):

Dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, sebagai berikut:

BAB III

PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pasal VII

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), diubah sebagai berikut:

4. Penjelasan Pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

Penjelasan:

Cukup jelas.